Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan.
Ia menegaskan Koperasi desa/kelurahan merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).
Hal tersebut dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri dan Kabupaten Magetan mengikuti acara tersebut dari Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha yang dihadiri oleh Bupati Magetan, Bunda Nanik, Pj Sekdakab, sejumlah Kepala OPD terkait dan Camat.
Untuk mempercepat proses tersebut, Tito menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Selain itu, Tito meminta Pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan lahan pemerintah.
Tito juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas, luas minimal 1.000 meter persegi, lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat, serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.(Prokopim/gtm/ahm)
