Pemkab dan DPRD Magetan Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026

Pemerintah Kabupaten Magetan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan ini disahkan dalam Rapat Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Magetan di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (7/9/2026).

Wakil Bupati Magetan, Kang Suyat, yang membacakan penyampaian pemerintah daerah menyambut baik dinamika serta diskusi yang berlangsung selama proses pembahasan bersama dewan. Menurutnya, perbedaan sudut pandang dalam pembahasan merupakan wujud keharmonisan demokrasi yang bertujuan sama, yakni demi kesejahteraan masyarakat Magetan.

Dalam pemaparannya, Kang Suyat menyampaikan bahwa total anggaran pada Perubahan KUA-PPAS TA 2026 mengalami kenaikan 67 miliar.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh penyesuaian sejumlah pos penerimaan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Di antaranya penyaluran alokasi kurang bayar sesuai KMK No. 198 Tahun 2026 sebesar Rp38,47 miliar, serta dana insentif daerah berprestasi kategori akses pendidikan sebesar Rp1 miliar.

Namun, terdapat pula penurunan pada alokasi Dana Desa sebesar Rp95,08 miliar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026.

Kabar menggembirakan juga disampaikan terkait capaian makro ekonomi Kabupaten Magetan. Pada triwulan pertama tahun 2026, realisasi pertumbuhan ekonomi Magetan tercatat mencapai 5,85%.

Capaian ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur (5,84%) dan Nasional (5,61%), sekaligus melampaui target awal penyusunan yang berada di angka 5,10%.

Capaian positif ini melanjutkan tren melaju sejak tahun 2025 di mana ekonomi Magetan mulai melampaui capaian tingkat provinsi maupun nasional.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD 2026 tetap difokuskan untuk memenuhi mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program prioritas daerah. Pembangkangan pelayanan dasar dan peningkatan SDM menjadi fokus utama pembangunan.(Prokopim)