Seminar Nasional HUT ke-80 RI dan HUT ke-80 Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri menggelar Seminar Nasional dalam rangka HUT ke-80 RI sekaligus HUT ke-80 Kemendagri dengan mengusung tema “Kemendagri Berbakti untuk Negeri”.

.

Seminar yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025) ini menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Kemendagri sekaligus menyusun arah kebijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Magetan, Nanik Sumantri didampingi Asisten dan OPD terkait mengikuti secara virtual di Ruang Rapat Pendapa Surya Graha.

.

Seminar ini bertujuan membahas enam agenda strategis, mulai dari arah kebijakan Kemendagri 2025–2029, penguatan kolaborasi pusat–daerah, optimalisasi identitas kependudukan digital, refleksi 80 tahun konsolidasi pemerintahan daerah, penegakan hukum atas penipuan layanan publik, hingga peran strategis pemerintah daerah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

.

Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Dalam Negeri Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Made Suwandi, Ph.D., Dr. Edmon Makarim, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Dr. Adrianus E. Meliala, serta Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Mereka membahas isu-isu penting terkait transformasi tata kelola pemerintahan, layanan publik digital, penegakan hukum, hingga penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional.

.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan peran sentral Kemendagri dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan wilayah, serta peningkatan pelayanan publik.

.

Kemendagri juga berkomitmen memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, serta mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna modernisasi pelayanan publik.

“Dengan tiga pilar utama, yakni penguatan pemerintahan daerah, percepatan pembangunan wilayah, dan tata kelola efektif, Kemendagri menjadi motor penggerak menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

.

Melalui seminar ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang implementatif untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

(Prokopim/edh/be)