Kemendagri kembali menggelar rakor pengendalian inflasi dengan K/L terkait dan Pemda baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia secara hybrid pada, Selasa (29/7)
.
Dalam kesempatan nasional tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan termasuk pengendalian inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar.
.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor produktif sebagai bagian dari strategi menjaga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
.
Sedangkan Deputi Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Stastiktik Puji Ismartini, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa melihat historis 4 bulan terakhir pada bulan Juli biasanya dominan mengalami inflasi Juli 2024.
.
Kantor Staf Kepresidenan memaparkan hasil monitoring harga pangan strategis, Adapun status harga komoditas yang tidak aman adalah Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit dan Daging Ayam Ras.
.
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menjelaskan poin penting Rakortas Pangan tanggal 25 Juli 2025 yaitu Penanganan kasus “Beras Oplosan”, stok yang saat ini ada si gudang, penyesuaian HET Beras, dan koordinasi Badan Pangan Nasional
4. Badan Pangan Nasional agar dengan stakeholder terkait mengenai penyesuaian HET beras.
.
Sementara paparan dari Bulog, bahwa kebutuhan anggaran untuk penyaluran Beras SPHP 1,3 juta ton senilai 1,3Triliun periode Juli – Desember 2025.
.
“Program SPHP dilaksanakan kembali mulai bulan Juli – Desember 2025. Adapun pagu penyaluran SPHP sebesar 1,5 juta ton sepanjang tahun 2025. Perum Bulog mulai melakukan penyaluran beras SPHP di toko pengecer dan kegiatan Gerakan Pasar Murah.” terangnya
.
Pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik arah kebijakan yang disampaikan dalam rapat koordinasi.
.
Hadir juga secara luring di Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha Sekda Magetan bersama Jajaran Forkopimda Magetan dan OPD terkait serta stakeholder terkait.(Prokopim/adm/ahm)
