Pemkab Magetan Gelar Diskusi Publik I-SEE: Dorong Kebijakan Kesehatan Mata yang Inklusif dan Berkelanjutan

Magetan, 22 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Magetan menyelenggarakan Diskusi Publik Program I-SEE (Inclusive System for Effective Eye Care) sebagai langkah mendorong kebijakan layanan kesehatan mata yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Ki Magetan, dan diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari Penjabat Sekretaris Daerah, Program Manager dari Para mitra, Kepala Bappeda Litbang, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), jurnalis, serta sejumlah undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Program Manager, Asiah Sugiyanti, S.Pd., yang memaparkan secara singkat mengenai tujuan dan cakupan Program I-SEE (Inclusive System for Effective Eye Care). Beliau menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mata yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. Ibu Asiah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk mendukung pencapaian target SDGs bidang kesehatan di tingkat lokal.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Muchtar Wachid, S.T., M.T., yang menegaskan komitmen Pemkab Magetan dalam mendorong kebijakan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh warga. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan program seperti I-SEE sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata.

Diskusi publik ini bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis demi mewujudkan akses layanan kesehatan mata yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari respons Pemerintah Kabupaten Magetan terhadap tantangan nyata di lapangan, seperti keterbatasan transportasi, infrastruktur yang belum ramah disabilitas, serta minimnya informasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan mata secara berkala.

Menjawab tantangan tersebut, implementasi SDGs menuntut partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, parlemen, akademisi, pakar, pelaku usaha, filantropi, media, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi penyandang disabilitas. Prinsip utama dalam SDGs meliputi universalitas, integrasi, dan inklusivitas dengan semangat “No One Left Behind” — tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal.

Program I-SEE hadir sebagai solusi atas tantangan global dengan pendekatan kolaboratif. Melalui diskusi publik yang digelar secara interaktif dan partisipatif ini, seluruh pemangku kepentingan diajak untuk merumuskan solusi yang dapat menjadi landasan kebijakan daerah dan diimplementasikan secara luas hingga ke tingkat masyarakat akar rumput.

Paparan disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, Elmy Kurnianto Widodo, S.T., M.T., yang menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah saat ini difokuskan pada pencapaian SDGs, khususnya tujuan ketiga, yakni kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Ia menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan mata yang inklusif dan berkelanjutan. Elmy berharap ke depan setiap OPD dapat mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti Dinas Sosial yang bisa berkolaborasi dengan puskesmas untuk menyelenggarakan skrining kesehatan mata secara massal bagi masyarakat.

Paparan selanjutnya oleh Wartawan Kompas Sukoco, mengajak untuk lebih peduli dengan kesehatan mata kita karena kesehatan mata sangatlah penting. Ada data nasional yang memperlihatkan kesadaran dan perilaku masyarakat bahwa terdapat 45% masyarakat belum pernah periksa mata, 49% masyarakat baru periksa saat sudah rabun, dan hanya 1 dari 10 masyarakat rutin memeriksakan mata ke dokter. Dalam paparannya bapak Sukoco juga menyampaikan mengenai solusi inklusif dan rekomendasi diantaranya adanya edukasi massal di posyandu dan desa, klinik mata keliling inklusif, sosialisasi program gratis lebih intensif, pendamping komunitas untuk lansia dan disabilitas.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan strategis dari para peserta. Di akhir sesi, disepakati komitmen bersama untuk menjalin kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan daerah yang lebih responsif, ramah disabilitas, serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Harapan besar dari kegiatan ini adalah lahirnya kebijakan layanan kesehatan mata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan angka kebutaan dan secara tidak langsung membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia.(Diskominfo:okt / fa2 / IKP1