Dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kembali pimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Ada 2 poin penting yang dibahas pada rakor kali ini, yaitu Evaluasi Program 3 Juta Rumah dan Perkembangan Inflasi Daerah.
Saat rakor, Mendagri menjelaskan terkait Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Contoh Program Strategis Nasional adalah Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggul Garuda, Rehabilitasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sedangkan Proyek Strategis Nasional seperti Ibu Kota Nusantara, Tol Trans Sumatera, Whoosh, Bendungan Pidekso di Wonogiri.
“Akan ada sanksi kepada pemerintah daerah apabila tidak mendukung program nasional Presiden Prabowo.” tegas Tito
Salah satu Program Strategis Nasional yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui implementasi Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan Penerbitan persetujuan Bangunan Gedung.
Dirjen PKP dalam paparannya menjelaskan tentang evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program gotong royong membangun rumah untuk rakyat, “Tindak lanjut dari SKB 3 Menteri tentang Program 3 Juta Rumah, sampai 16 Juli 2025 yang lalu masih ada 3 daerah yang belum menyelesaikan terkait Perkada, PBG nya. Secara administrasi, 99% Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Kebijakan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri dalam Negeri dan Menteri PUPR).”
Rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah terkait Program 3 Juta Rumah yaitu:
1. Mensosialisasikan secara masif program PBG dan BPHTB secara gratis pada seluruh masyarakat
2. Melakukan pendampingan kepada desa dalam musrenbang desa agar menganggarkan kegiatan Perumahan dalam APBDesa
3. Menganggarkan Pembangunan Rumah Baru/ RTLH dalam APBD
4. Mengkoordinasi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pendataan perumahan Program pembangunan 3 Juta Rumah
5. Meningkatkan pengawasan kepada Delepoer/Pengembang perumahan
6. Melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai perumahan terutama lahan negara yang tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan
Lanjut Kepala BPS, Amalia Adhininggar Widyasanti memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-3 Juli 2025. “Berdasarkan data SP2KP di minggu ke 3 Juli 2025 terdapat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 1 Provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.”
“Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 36 Provinsi yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit, bawang merah dan beras.” lanjut Amalia
Lalu, Deputi Kantor Staf Presiden memaparkan bahwa status harga komoditas yang berada dilevel tidak aman adalah beras, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.
“Per Juni 2025, stok CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) kabupaten dan kota sebanyak 13.409,42 ton. Dari 38 Provinsi di Indonesia, tercatat 32 Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan Cadangan pangan Pemerintah Daerah. Dari 514 Kabupaten/Kota, tercatat 322 Kab/Kota yang sudah memiliki stok CPPD, sedangkan 192 Kab/Kota belum memiliki CPPD.” pungkas Deputi KSP
Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti kegiatan ini secara virtual di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan forkopimda dan OPD terkait.(Diskomimfo:may / fa2 / IKP1)
