Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin (8/12). Acara penting ini diikuti oleh berbagai Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Magetan yang mengikuti secara khidmat dari Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha.
Rakor kali ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Drs. H. Tomsi, M.M., yang mengawali pembahasan dengan menyoroti isu pembangunan dan perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki (anak sekolah) dan pengendara motor roda dua.
Sekjen Tomsi menyampaikan data-data terkait kondisi jembatan dan memberikan peringatan tegas kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia.
“Bagi setiap wilayah yang memiliki jembatan seperti kondisi pada slide tersebut, segera membuat usulan. Jika hal itu tidak dilakukan dan ada keluhan masyarakat terjadi viral, maka hal itu dapat diartikan pemerintah daerah tidak bekerja dengan baik,” tegas Tomsi.
Pernyataan ini menekankan pentingnya respons cepat Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat demi menghindari potensi kegaduhan sosial dan menunjukkan kinerja yang optimal.
Terkait isu inflasi, fokus utama diarahkan pada lonjakan harga beberapa komoditas pangan. Menyikapi kenaikan harga bawang merah, Sekjen Tomsi mengimbau agar Kepala Daerah segera membangun komunikasi dengan daerah-daerah yang mengalami surplus produksi bawang. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi distribusi dan menstabilkan harga di pasar.
Sementara itu, paparan dari berbagai narasumber kementerian terkait kembali menyoroti kenaikan signifikan harga cabai rawit di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah penghasil sayur-mayur. Merespons kondisi ini, Sekjen Kemendagri meminta Pemerintah Daerah yang mengalami lonjakan harga cabai agar segera menginstruksikan gerakan menanam cabai secara masif.
Menutup rangkaian Rakor, Sekjen Kemendagri Drs. H. Tomsi, M.M., meminta semua kementerian terkait untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang erat dengan stakeholder di tiga provinsi yang sedang dilanda musibah banjir dan tanah longsor.
Ia menekankan pentingnya pendataan segera terhadap semua kebutuhan mendesak, seperti logistik, perumahan, dan kerusakan jembatan. Data kerusakan dan kebutuhan ini diminta segera diajukan ke pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat teratasi dengan cepat dan efektif sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo.
(Prokopim/gtm/ahm)
