Zona Integritas (ZI) memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dilansir dari https://www.menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan selama satu dekade perjalanan ZI, unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat ZI telah menjadi contoh bagi unit kerja pelayanan lainnya dan menjadi bukti semangat perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan baik dapat berkembang luas, bahkan ke seluruh unit kerja instansi pemerintah,” ungkap MenPANRB, saat memberikan keynote speech pada acara Satu Dekade Zona Integritas di Jakarta, Rabu (11/12).
Menteri Rini menjelaskan ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama, yaitu perubahan mindset dan culture set, pembangunan unit percontohan WBK/WBBM: serta penularan budaya kerja positif. Perubahan mindset dan culture set merupakan langkah penting untuk mengubah cara berpikir dan budaya kerja birokrasi, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Upaya pembangunan ZI memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan birokrasi yang anti korupsi, memiliki kinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. “Dengan mempercepat reformasi birokrasi melalui model pembangunan ini, kita yakin perubahan positif akan terjadi lebih cepat dan signifikan di berbagai unit kerja yang kemudian menyebarkan virus perubahan ke unit kerja lainnya dan ke seluruh Kementerian/lembaga/Pemda. Mereka akan menjadi akselerator RB secara keseluruhan,” ungkap Rini.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyatakan di tahun 2024, evaluasi Zona Integritas dilakukan pada 288 Instansi Pemerintah yang terdiri dari 67 Kementerian/Lembaga, 24 Pemerintah Provinsi, 144 Pemerintah Kabupaten, dan 53 Pemerintah Kota. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 201 Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN), tahun ini diperoleh sebanyak 231 unit/satuan kerja yang mendapat predikat ZI Menuju WBK/WBBM yang terdiri dari 161 unit/satuan kerja menuju WBK dan 70 unit/satuan kerja menuju WBBM. Hasil evaluasi tersebut diraih oleh 38 K/L dan 64 pemerintah daerah.
Magetan di kesempatan ini mendapat dua penghargaan yang diperoleh oleh Kecamatan Plaosan mendapat Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari MenPANRB.
Selamat Kecamatan Plaosan dan Dispendukcapil, semoga bisa menginspirasi organisasi perangkat daerah lainnya.(Diskominfo / fa2 / IKP1)
