Rakor inflasi kembali digelar, kali ini Mendagri, Tito Karnavian yang memimpin rakor dengan K/L dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia secara hybrid, Senin (9/12).
Prof.Yassierli, P.HD, Menteri Ketenagakerjaan RI menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait Kebijakan penetapan Upah minimum tahun 2025 dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU-XXI/2023 pada tanggal 4 Desember 2024 diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no.16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah minimum tahun 2025, kenaikan UMP/UMK sebesar 6,5% dari UMP/UMK 2024. Nilai kenaikan UMP 2025 mempertimbangkan PE , Inflasi dan Indeks tertentu.
Mendagri menyampaikan jika per November 2024 inflasi bulan ke bulan berada di angka 0,30% dan secara tahun ke tahun di angka 1,55%. Presiden menyatakan kenaikan Upah Minimum tersebut merupakan titik tengah antara permintaan pemerintah dan pengusaha (maksimal 3,5). Dengan kenaikan 6,5 % maka rata-rata upah minimum seluruh provinsi di Indonesia tahun 2025 sebesar : Rp. 3.315.728 > naik Rp. 202.368 dari rata-rata tahun sebelumnya.
Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala Badan Statistik RI melalui laporannya menerangkan jika inflasi di Indonesia cukup tinggi biasanya terjadi saat penyesuaian harga BBM. Ditahun 2024 sasaran inflasi mulai dari Januari sampai November terlihat terkendali dan selalu didalam rentang sasaran inflasi dimana sasaran pada tahun 2024 adalah pada kisaran 2,5%. Inflasi y-to-d adalah perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK Desember tahun sebelumnya.
Prabowo subiyanto, Presiden Republik Indonesia menyampaikan tentang pengelolaan sampah dan penataan ruang Kota agar lebih di benahi, kemudian untuk lebih meningkatkan penanaman bibit jagung dan bawang putih, Presiden RI meminta kepada Mentri pertanian untuk memberikan swasembada kepada masyarakat.
Hadir secara daring di Rapat Bappeda Litbang kepala Bagian Perekonomian dan SDA didampingi Forkopimda Magetan dan OPD terkait.
(Prokopim/adm/be)
