Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tentang Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

             Magetan-Sidang ini berupa sidang lanjutan dari Rabu tanggal 8/9/2018 tentang Raperda Penanggulangan Kemiskinan  dan Raperda Penyelenggaraan Koperasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 73 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagai kelanjutan rapat paripurna yang lalu. (15/8/2018). Terhadap 2 (dua) rancangan perda inisiatif DPRD,secara umum, telah disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku bagi penyusunan sebuah peraturan daerah.

          Pj. Bupati Magetan Dr.Gatot Gunarso,M.Hum,M.M yang diwakilkan menjelaskan untuk penanggulangan kemiskinan, dengan adanya perda ini diharapkan nantinya program penanggulangan kemiskinan rapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin serta dapat memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk penyelenggara koperasi, dalam penyelenggaran koperasi yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal kalau dicermati secara teknis pasal per pasal mengatur banyak hal tentang perkoperasian, yang telah diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri koperasi. Dalam rangka harmonisasi, materi muatan dalam raperda tentang penyelenggaraan koperasi kiranya juga perlu diselaraskan dengan ketentuan tersebut.(wan)

  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tentang Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tentang Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tentang Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tentang Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan Tentang Pendapat Bupati Terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD