PELANTIKAN PEJABAT UPT PADA DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Senin, 27 Februari 2017 Bupati Magetan Dr. Drs. H. Sumantri, MM melantik Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang berlangsung di Pendopo Surya Graha Jalan Basuki Rahmat Selatan No. 1 Kabupaten Magetan.

Pelantikan pejabat UPT tersebut tersebut diikuti oleh 115 orang yang terdiri dari :

  1.  Dinas PU dan Penataan Ruang    = 20 orang
  2. Dinas Kesehatan = 21 orang
  3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan = 2 orang
  4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan = 1 orang
  5. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga = 34 orang
  6. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak = 24 orang
  7. Dinas Perhubungan = 6 orang
  8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan = 7 orang

Sebagaimana dipahami bersama bahwa UPT merupakan kepanjangan tangan atau ujung tombak dari pelaksanaan tugas-tugas dinas baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka Pemerintah Kabupaten Magetan telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT pada dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yaitu Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 sampai dengan 17 tahun 2017.Bupati Magetan Dr. Drs. H. Sumantri, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa secara legal formal, keberadaan Unit Pelaksana Teknis atau UPT pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada saat pelantikan pejabat struktural tanggal 30 Desember 2016 dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Sehingga, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, meskipun aturan tentang pembentukan UPT di dalam peraturan pemerintah ini belum legkap.

Peraturan Bupati tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, meskipun isinya sementara waktu berdasarkan keberadaan UPT lama. apabila nanti aturan tentang pembentukan UPT telah lengkap dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Bupati tersebut akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Add new comment

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.