Kabupaten Magetan Zaman Revolusi

Sejak tahun 1950 smpai tahun 1955 usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan di dalam usaha mengisi cita-cita kemerdekaan tidak banyak dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh situasi negara yang sedang menghadapi gangguan keamanan. Gangguan yang merintangi pembangunan di negara ini antara lain seperti gerakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dibawah pimpinan Westerling yang meletus di Bandung tahun 1950, gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) dibawah pimpinan Soumokil, pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan lain-lain. Setelah pulihnya keamanan, Pemerintah Daerah Kab. Magetan maka sebagai Bupati ditunjuk M. Soehardjo dan sekretarisnya R. Soemardjo. Kantor Kabupaten yang bertempat di kantor Distrik Magetan (sekarang kantor Pembantu Bupati di jalan A. Yani No.88) dipindah dan dipecah menjadi dua yaitu kantor Otonom di desa Tambran (sekarang jl. Jendral Soedirman No. 2 Magetan) dan kantor Pamong Praja yang bertempat di desa Tambran pula. Sementara itu pemerintah pusat sudah memandang perlu untuk membentuk daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintah daerah. Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, di Propinsi Jawa Timur ditetapkan 29 Kabupaten termasuk Kabupaten Magetan.

Berdasarkan hasil sidang pleno BPRD (Badan Perwakilan Rakyat Daerah) tanggal 27 Desember 1950 keanggotaan Badan Eksekutif yang hanya tinggal dua orang dilengkapi lagi menjadi lima orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S), maka hasilnya di Magetan jumlah anggota 22 orang. Pembangunan di Magetan yang dapat dilaksanakan sejak tahun 1950 antara lain perbaikan jembatan dan gedung-gedung penting yang dibumi hanguskan pada saat agresi Belanda. Pasar kota Magetan selesai dibangun pada tahun 1951. Pada permulaan tahun 1952 dimulai pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang meliputi kantor Otonom, PUK, Kantor Pamong Praja, dilengkapi dengan ruang sidang DPRD, kantor Bupati Kepala Daerah dan kantor DPD.

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Pemerintah Kabupaten Magetan segera melakukan penyuluhan dan penerangan kepada seluruh penduduk sampai ke pelosok desa. Ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan rehabilitas pasca pemberontakan. Serta dalam usaha untuk merombak dan meninggalkan pola pikir yang lama diganti dengan pengamalan Pancasila. Dibidang stabilitas politik, keamanan dan ketertiban ternyata berjalan dengan baik. Sampai pada Pemilu tahun 1971 situasi Magetan sangat menggembirakan. Disamping itu hasil nyata bidang pembangunan dapat diwujudkan dengan baik karena tanpa adanya gangguan stabilitas keamanan.

Kirim komentar

HTML terbatas

  • Tag HTML yang dibolehkan: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Baris dan paragraf baru akan dibuat otomatis.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.