Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan tentang Penjelasan 2 (dua) Raperda Penyelenggaraan Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2018

        Magetan-Rapat tersebut di selenggarakan di gedung DPRD Kabupaten Magetan pada Rabu (8/8/18) yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Pemerintahan di kabupaten Magetan.

              Ketua BPPD Djoni Purnomo, SH menjelaskan, sebagai salah satu pelaku usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, Koperasi harus dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh dan menjadi sehat, tangguh serta mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya.

          Untuk saat ini dasar hukum yang dipakai sebagai dasar adalah undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian payung hukum dalam pengembangan koperasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi yang membatalkan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Undang-undang tersebut dibatalkan karena membawa perubahan mendasar pada koperasi yang menyebabkan koperasi sudah tidak lagi menganut asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UUD RI 1945.

            Disisi lain Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS) JawaTimur, sepanjang tahun 2011 hingga 2016 angka kemiskinan di Magetan cenderung menurun dan kadang fluktuatif.

          Dari 18 kecamatan di kabupaten Magetan, terdapat 12 kecamatan pada data BPS Jawa Timur tahun 2014 yang kehidupan keluarganya masuk  dalam kategori miskin, yaitu: kecamatan Panekan memiliki keluarga miskin sebanyak 3.446 keluarga, kecamatan Parang 2.983 keluarga, kecamatan Karas 2.954 keluarga, kecamatan Sidorejo 2.133 keluarga, kecamatan Takeran 1.777 keluarga, kecamatan Kawedanan 1.761 keluarga, kecamatan Bendo 1.492 keluarga, kecamatan Ngariboyo 1.418 keluarga, kecamatan Lembeyan 1.413 keluarga, kecamatan Poncol 1.377 keluarga, kecamatan Maospati 1.281 keluarga, dan kecamatan Kartoharjo 1.032 keluarga.

              Magetan sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 688,84 km2 (berdasarkan permendagri nomor 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan), khususnya dalam lampiran permendagri tersebut pada buku XV tercatat jumlah penduduk sebanyak 676.717 jiwa (pada tahun 2015), masih mengalami persoalan tentang kemiskinan, setidak-tidaknya masih terdapat kurang lebih 71.200 jiwa pada 23.067 keluarga atau sekitar 11% dari jumlah penduduk kabupaten Magetan yang masih dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin (badan pusat statistik kabupaten Magetan). Angka kemiskinan tersebut sebenarnya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata kemiskinan pada tingkat provinsi Jawa Timur, sebagaimana data yang di release oleh bps Jawa Timur bahwa persentase penduduk miskin untuk rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Timur sebesar 11,77%, sedangkan untuk kabupaten Magetan 10,48%. Sementara untuk angka p1, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index) rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Timur sebesar 1,87, sedangkan untuk kabupaten Magetan 1,53; dan angka p2, indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Timur sebesar 0,45, sedangkan untuk Kabupaten Magetan 0,37. (Wan)

  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan tentang Penjelasan 2 (dua) Raperda Penyelenggaraan Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2018
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan tentang Penjelasan 2 (dua) Raperda Penyelenggaraan Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2018
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan tentang Penjelasan 2 (dua) Raperda Penyelenggaraan Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2018
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan tentang Penjelasan 2 (dua) Raperda Penyelenggaraan Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2018
  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan tentang Penjelasan 2 (dua) Raperda Penyelenggaraan Koperasi dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan Tahun 2018