IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS GOTONG-ROYONG MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

MAGETAN- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras baik antara pusat dengan daerah, dan daerah dengan daerah.

Dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan, diantaranya dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara  partisipatif dan politis serta top down dan bottom up, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,yaitu unsur pemerintah (Kepala Daerah dan Perangkat Daerah), DPRD sebagai lembaga politis dan keterwakilan dari elemen masyarakat.

Salah satu proses partisipatif bottom up dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Magetan adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten yang mana didalamnya juga dilaksanakan forum koordinasi Perangkat Daerah (PD) tingkat Kabupaten .

Peran strategis dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sejak Kelurahan/ Desa sampai dengan Musrenbang di kecamatan dan kabupaten bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mendapat perhatian yang tinggi dari Pemerintah Daerah.  

 

Dalam pelaksanaannya harus mampu mengimplementasikan perencanaan pembangunan berbasis melibatan seluruh elemen masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan rumusan rencana pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di sisi lain Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang tersebut.

 

Upaya gotong royong pada awal perencanaan pembangunan yang melibatkan segala elemen masyarakat  baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan maka hasil pembangunan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat

Implementasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2019, sebagai acuan guna mewujudkan hasil yang komprehensif  sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan RKPD tahun 2019 dilaksanakan melalui rangkaian tahapan :

 

  1. Musrenbang Tingkat Desa / Kelurahan

Musrenbang tingkat kelurahan/ desa adalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat Kelurahan/ desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan dari Warga desa, serta membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan dibawa/ disampaikan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Musrenbang tingkat kelurahan/ desa merupakan forum dialogis antara Pemerintah Kelurahan/ desa dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dibutuhkan dan merupakan prioritas untuk mengatasi permasalahan di wilayah kelurahan/ desa.

Usulan program/ kegiatan masyarakat diharapkan sudah bersifat aktual sehingga menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musyawarah tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/ RW di kelurahan/ desa yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan/ desa yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan.

Pada Musywarah Kelurahan/ desa akan ditentukan prioritas usulan program/ kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/ kegiatan baik dari sifat kegiatannya (fisik dan non fisik), sumber-sumber pembiayaannya (APBD, APBD Propinsi maupun APBN).

Musrenbang tingkat kelurahan/ desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Desa/ kelurahan, meliputi unsur Pemerintah Desa/ Kelurahan, BPD, LPM, Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan lainnya yang koordinasikan dari unsur Kecamatan. Musrenbang tingkat desa/ Kelurahan telah dilaksanakan pada Minggu III – IV Januari 2018.

  1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang Musrenbang Tingkat Kecamatan Merupakan suatu proses pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan yang berasal dari masyarakat dan dari pemerintah di tingkat kecamatan. Proses pembahasan dilakukan secara terpadu dan obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana pembangunan tahunan kecamatan serta daerah. Musrebang ini untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan serta desa, hasil Musrenbang desa/ Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan di wilayah kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang dan dilaksanakan oleh Camat.

Dalam Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 ini, usulan dibedakan menjadi dua, yaitu usulan Prioritas dan usulan regular. Usulan Prioritas merupakan usulan yang mendapatkan alokasi Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sebesar RP. 500.000.000,00. Sedangkan usulan reguler merupakan usulan diluar alokasi PIK yang akomodasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Unsur yang dilibatkan Musrenbang Musrenbang Tingkat Kecamatan meliputi unsur Kecamatan, Lurah/ Kepala Desa beserta Perwakilan perangkat kelurahan/ desa, Bappeda Litbang Kabupaten Magetan, Anggota DPRD Asal Dapil Kecamatan bersangkutan, Perangkat Daerah (PD) terkait, Tokoh Perempuan/PKK, Organisasi Masyarakat tingkat kecamatan (Ormas Keagamaan, KNPI, dll), LSM, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 14 Pebruari 2018.

  1. Koordinasi program prioritas Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Merupakan pembahasan dan penyepakatan bersama arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah bersama TAPD dipimpin Bupati Magetan. Program prioritas tahunan yang telah disusun Perangkat Daerah dengan mengacu pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan. Koordinasi program prioritas daerah direncanakan dilaksanakan pada Minggu III Pebruari 2018.

  1. Konsultasi Publik

Merupakan forum konsultasi seluruh Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan, dengan mengundang Anggota DPRD dan kelompok masyarakat yang berkompeten dan relevan tehadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah seperti dari kalangan akademisi, organisasi profesi, pengusaha, LSM, Ormas, insan pers dan lainnya, untuk membahas program priortas pembangunan yang telah disusun Pemerintah Daerah sehingga memperoleh masukan dan aspirasi dari publik. Konsultasi publik direncanakan dilaksanakan pada Minggu III Pebruari 2018

  1. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah merupakan forum perumusan, penajaman dan sinergitas program dan kegiatan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dan usulan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan (pendekatan bottom up planning).

Tujuan Forum Perangkat Daerah adalah untuk memperoleh  masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Forum PD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk didalamnya dibahas juga usulan dari Musrenbang Kecamatan yang dapat diakomodir dan yang tidak disertai alasan/penjelasan apabila tidak dapat diakomodir sehingga pihak kecamatan akan mengetahui secara jelas alasan usulan itu terakomodir atau tidak.

Pada tahap ini dapat mengundang DPRD, Unsur Kecamatan, Perangkat Daerah lain, unsur dunia usaha terkait dan narasumber dari unsur lain sesuai kebutuhan. Forum Perangkat Daerah direncanakan dilaksanakan pada Minggu III s/d IV Pebruari 2018.

  1. Pra-Musrenbang Kabupaten

Forum ini merupakan kegiatan Penajaman dan verifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) dalam rancangan rencana Kerja PD oleh Bidang pada Bappeda Litbang terhadap indikator/ target kinerja, capaian kinerja, akomodasi usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan kesesuaian pagu anggaran kegiatan. Kegiatan Pra-Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada Minggu I s/d III Maret 2018.

  1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Instansi vertikal, Unsur Pemerintah Provinsi, seluruh Perangkat Daerah (PD), Desa/ Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan lainnya dalam forum musyawarah bersama untuk memperoleh masukan dan aspirasi dari seluruh peserta musrenbang, dan nantinya untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Musrenbang Tingkat Kabupaten Magetan direncanakan dilaksanakan pada Minggu III Maret 2018.

  1. Verifikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan Penajaman dan verifikasi lanjutan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) dalam rancangan Renja PD oleh Bappeda Litbang terhadap indikator/ target kinerja, capaian kinerja, sinkronisasi program nasional dan provinsi, serta pagu anggaran kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Verifikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu I April s/d Minggu II Mei 2018.

  1. Penetapan dokumen RKPD

Tahap akhir dari kegiatan penyusunan RKPD adalah penyajian rancangan akhir RKPD menjadikan dokumen final RKPD, untuk selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, yang memuat seluruh rencana program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 2019.(Ayu)

 

SMTP Error: Could not authenticate.